Carut Marut Idealisme Jurnalis

Anto Bhugies

Kian bertambahnya waktu, profesi jurnalis atau wartawan semakin banyak. Bak fenomena gunung es, di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara mulai bermunculan sejumlah profesi wartawan 'bayangan' seperti, wartawan pispot, CTM dan wartawan kloning.
Mungkin banyak yang bertanya. "Apa sebenarnya yang saya maksud dengan profesi wartawan diatas," yaa.! istilah yang sengaja saya sentil ini adalah idealisme wartawan yang banyak berkeliaran di masa kini.
Nahh..! dari beberapa referensi yang saya baca, yang saya maksud dengan wartawan CT adalah wartawan yang tidak sama sekali memiliki media, modus mereka hanya menggunakan beritanya untuk memeras narasumber atau hanya untuk mencari jatah amplop saja. 
Sementara itu, wartawan pispot adalah wartawan yang tidak bertindak secara profesional. Wartawan pispot mencari berita tapi tidak mempersiapkan bahan wawancaranya. “Wartawan yang hanya ikut-ikutan merekam pembicaraan narasumber, tinggal nodong dan mengikuti alur wartawan lain,” Ada pula, wartawan kloning yaitu wartawan yang menjiplak berita orang lain.
“Dikasih atau meminta amplop itu sama saja, karena pasti akan menganggu independensi kita sebagai jurnalis. Tidak mungkin kita bersikap netral dan independen jika kita sudah menerima amplop, sekalipun dalam hati,"
idealisme jurnalis saat ini sedang digoyangkan oleh berbagai macam jenis amplop. Amplop yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang saja, tapi juga dalam bentuk tiket pulang kampung, paket liburan gratis, bingkisan, souvenir, cinderamata, uang transportasi, makan, dan sebagainya.
Berbagai macam jenis amplop ini, terkadang membuat para wartawan terkecoh dan sulit membedakan mana yang murni pemberian, mana yang berupa sogokan. Namun, satu hal yang perlu dicatat, hakikat amplop sendiri merupakan segala pemberian dari pihak lain atau narasumber yang dapat mempengaruhi independensi wartawan dalam pemberitaan.
Saahrul setiawan, ketua aktivis IMM Sulawesi Utara juga sempat mengkritisi hal ini, juga berbicara tentang tantangan idealisme jurnalis saat ini  yang berbeda dari masa Orde Baru. “Dulu yang menghalangi idealisme wartawan adalah teror dari penguasa dan aparat, tapi sekarang yang menggoyangkannya adalah intervensi pihak lain demi kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Ia juga mengunkapkan, salah satu faktor penyebab goyahnya idealisme jurnalis adalah konglomerasi media. Ketika idealisme media tersebut mengintervensi ruang redaksi, maka hal itu juga akan membahayakan idealisme sebagai jurnalis independen.
Selain konglomerasi media, faktor kesejahteraan juga menjadi salah satu alasan wartawan meninggalkan idealismenya. Banyak media yang tidak menyuplai wartawannya dengan fasilitas yang layak.
Beberapa media lokal di sejumlah kota yang tidak memenuhi kesejahteraan wartawannya, sehingga banyak di antara mereka yang beralih menjadi wartawan bodrex. Sampai-sampai para wartawan tersebut mempertanyakan kesejahteraannya sendiri.
Sementara itu, Waldy Mokodompit, General Manager SKH Posko Manado  mengatakan, bagaimanapun juga, wartawan membutuhkan fasilitas seperti alat transportasi dan akomodasi saat bertugas. Jika tidak dipenuhi perusahaan, mungkin saja wartawan akan mudah menerima amplop dari pihak lain. Dengan begitu, isi pemberitaan wartawan tersebut akan mudah berubah dan hilanglah independensinya.
Di samping dua faktor di atas, faktor kesadaran dari wartawan juga sangat penting. “Menjaga idealisme dan independensi bukanlah hal yang mudah,” imbuh Najib. Menurutnya, setiap jurnalis harus dapat membedakan antara realitas dan bersikap realistis. Jika sudah tidak dapat memegang teguh independensinya sebagai jurnalis, sebaiknya lepaskan saja profesinya. Pekerjaan sebagai jurnalis ini terlalu suci untuk dinodai dengan hal seperti itu, karena kita bekerja untuk rakyat, masalah mendasar ini terletak pada konsistensi jurnalis sendiri.
Idealisme jurnalis adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik. Prinsip dasarnya adalah menyampaikan kebenaran, bersikap independen, dan meminimalisir dampak buruk dari pemberitaan yang dibuat.
Untuk mempertahankan idealisme dan independensi jurnalis, sejumlah pendapat mengatakan, wartawan harus menjadikan profesi jurnalis menjadi pilihan utama, menjaga idealisme segigih mungkin, dan tak sekedar mencari uang , namun juga mengedepankan nilai pengabdian pada publik. Ketika seorang wartawan kehilangan independensinya, maka hancurlah nilai-nilai profesionalisme dan kebanggaannya sebagai jurnalis. (ant)

Catatan : Surprianto Albhugies

Identitas Kerajaan Bolango di Mata Generasinya

KERAJAAN Bolango mungkin tak seeksis kerajaan besar yang lainnya di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Kartanegara, Sriwijaya, dan Mataram. namun dari informasi yang berhasil dirangkum menyebutkan Kerajaan Bolaango merupakan salah satu kerajaan kuno yang mampu bertahan sampai akhir abad 19 di indonesia.

Kerjaan Bolango yang pertama berdiri sejak abad ke 16 merupakan kerajaan dari etnies Bolango atau Mobaraango yang dalam artian bahasa Indonesia adalah masyarakat penyebrang atau perantau.

Dari hasil wawancara dengan anak kandung dari Raja Bolango yang terakhir Ahmad Van Gobol menyebutkan, Kerajaan Bolango sendiri awalnya dibangun Batang Dua Ternate yang dipimpin oleh raja pertamanya Raja Wintu Wintu, diawal pergerakanya Kerajaan Bolango sudah sering berpindah pindah tempat, salah satu daerah yang pernah disinggahi Pulau Lembe dan Tapa Provinsi Gorontalo.

Meski belum ada dokument resmi yang jelas menuliskan tentang asal-usul kerajaan ini, namun menurut Ahmad Van Gobol, Kerajaan Bolango dari awal terbentuknya hingga menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sempat diperintah oleh 24 raja.

Yang lebih menarik, Sistem pemerintahan dari awal terbentuknya hingga akhir masa kejayaannya diketahui sudah menganut sistem demokrasi. Menurut Ahmad VanGobol raja raja dipilih oleh rakyat. "Raja dipilih langsung oleh rakyat meski pada dasarnya yang dipilih harus keturunan raja,"terangnya.

Sementara itu, dari 24 raja yang pernah memimpin kerajaan Bolango diantaranya adalah raja perempuan (ratu) diantaranya, Putri Tingtingio dan Putri dao peyago.
Ahmad juga mengatakan, ada 4 raja yang pernah mendiami kerjaan Bolango diantaranya Raja Welem (Raja 21), Raja Gardamon (Raja 22), Padoeka Toean Hasan VanGobol (Raja 23) dan Raja Arie Ali Banzer.

Salah satu raja yang paling disegani khususnya wilayah kerajaan Bolango saat berdiri di Bolaang Uki adalah Padoeka Toean Hasan Van Gobol Raja ke 23, beliau dikenal berhasil memperatukan masyarakat Bolaang Uki yang dulunya masih terpisah-pisah, sedangkan raja yang paling termahsyur bernama Abraham Dua Wulu Van Gobol raja ke 16 yang juga merupakan silsilah pertama marga Van Gobol.

Raja Hasan pun memili 4 orang istri, istri pertama dua anak diantaranya Edwar Van Gobol dan Arie Ali Banzer (raja ke 24, raja terakhir kerajaan bolaang uki). Dimasa pemerintahannya Raja Bolango juga dikenal memiliki singgasan yang diberi julukan Masangi atau harimau, sedangkan keris pusakanya bernama Hinaga atau Naga.

Karena kerajaan ini berpindah-pindah, satu-satunya kerajaan yang cukup besar yang pernah di bangun tepatnya berada di Kecamatan Bolaang Uki Bolsel. Yang sangat disayangkan bukti sejarah kerajaan yang pernah berdiri kokoh disekitaran lapangan Desa Molibagu itu tinggal puin karena dilandah kebakaran pada tahun 1960 dimasa permesta.

Berdasarkan beberapa referensi, kerajaan ini awal terbentuknya sudah memeluk agama islam karena menurut Ahmad Van Gobol, sangkut paut kerajaan ini sangat kuat dengan Kesultanan Tidore.

Diakhir-akhir masanya, pada tahun 1945 hingga 1950 Raja Ali Banzer diketahui tak lama menjadi raja, karena menyatakan untuk bergabung dengan NKRI.

Dimasa itu tahun 1952 dewan raja-raja menyatakan diri bergabung dengan NKRI, di dewan raja-raja itu terdiri dari Raja Bolango, Raja Mongondow, Raja Kaidipan, Raja Bintauna dan Raja Bolangitan.

Kerajaan Ali Banzer pun waktu itu sontak diangkat menjadi Wedono (jabatan pemerintahan sekelas Kapolres atau Kejati) untuk wilayah Kaidipan Besar.

Hingga kini, sejarah tinggal sejarah, beberapa peninggalan kerajaan saperti istana hangus terbakar, dan beberapa peninggalan kerajaan lainnya sudah ditangan anak cucunya, diantaranya Mahkota Raja Ali Banzer yang terbuat dari emas ada pada anak sulungnya di Kota Makassar sedangkan, tongkatnya berada pada cucu istri terakhir Raja Hazan. (ant)

Soal Tapal Batas Bolmong- Bolsel

Marsel : James-Salihi jangan Pancing Konflik

Marsel Aliu

Kunjungan Komisis I DPRD Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (4/2) kemarin di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) dalam rangka menjadi negosiastor permasalahan tapal batas antara Bolsel dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) disinyalir hanya membuat persoalan perbatasan tersebut semakin runyam. Apalagi pernyataan Anggota Komisi I Deprov James Tuuk yang seolah-olah ingin memancing perseteruan masyarakat kedua belah pihak.

Kehadiran anggota legislatif (Aleg) provinsi yang disambut langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) bersama intansi terkait awalnya mengaku, akan mengfasilitasi menyelesaikan masalah tapal batas, malah melontarkan pernyataan yang seharusnya tak diungkapkan oleh seorang wakil rakyat. "Jika kedua daerah bersih keras dengan batas meraka masing-masing, tak menutup kemungkinan masalah ini akan diselesaikan oleh masyarakat dengan cara kekerasan. Maka dari itu, kami dari DPRD Provinsi menyatakan, jika masalah ini tidak dituntaskan secepatnya akan mengajukan ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri) untuk meleburkan kembali hasil pemekaran daerah ini,"desak James Tuuk dihadapan Pemda Bolsel.

Lanjut kakak kandung Wakil Bupati Bolmong ini,  berdasarkan hasil konsultasi dengan Depdagri, peraturan undang-undang berdasarkan pemekaran tidak mengikat. "Artinya, tapal batas yang sudah ditetapkan undang-undang bisa saja dirubah asalkan ada kesepakatan dengan kedua kepala daerah. Karena berdasarkan kajian kami, tapal batas yang sah adalah yang ditetapkan berdasarkan aspek history, atau penetapan atas perjanjian adat masyarakat terdahulu berupa batas alam, dan itu yang menjadi pegangan Pemkab Bolmong sekarang ini. Sementara Bolsel hanya berpedoman pada ketetapan undang-undang pemekaran yang bisa saja diubah,"kata James Tuuk.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I Deky Palinggi juga menyatakan, Deprov akan mengfasilitasi pertemuan kedua kepala daerah di Kantor DPRD Propinsi untuk merundingkan persoalan tapal batas ini. "Jangan sampai masalah tapal batas ini diwariskan kepada anak cucu kita, cukup diselesaikan pada periode ini saja. Kita hanya berharap kedepan tidak terjadi konflik antara kedua daerah,"tandas Politisi Golkar ini.

Menanggapi pernyataan Aleg Deprov itu, Sekda Bolsel Abadi Yusuf menegaskan, Pemkab Bolsel tetap kekeh pada ketetapan undang-undang pemekaran. "Pemkab Bolsel sementara tetap mengacu pada undang-undang pemekaran nomor 30 tahun 2008 tentang pemekaran Bolmong Selatan. Namun, kita sepakat dan bersedia jika nantinya DPRD Provinsi bersedia menjadi fasilitator pertemuan kedua kepala daerah untuk membahas masalah ini,"sentilnya.

Dilain pihak, Ketua DPRD Bolsel Marsel Aliu saat dikonfirmasi Posko Manado mengecam pernyataan sejumlah aleg Deprov. "Soal tapal batas Bolmong-Bolsel jelas diatur dalam undang-undang pemekaran yang didalamnya memuat batas wilayah. Pernyataan Bupati Bolmong dan Anggota Dewan Provinsi James tuuk, tidak hanya sekedar menggambarkan bahwa mereka buta akan aturan tapi lebih kepada memancing amarah masyarakat Bolsel. Sekali lagi kami tegaskan tapal batas merupakan harga mati bagi masyarakat Bolsel,"cetusnya.

Ditegaskan Ketua DPRD, keputusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang adalah keputusan mutlak. "Kita adalah masyarakat Indonesia yang senantiasa selalu berpedoman pada ketetapan undang-undang yang menjadi hukum tertinggi di negara ini. Maka diluar nalar apabila jika ketetapan undang-undang mau dirubah hanya karena kepentingan oknum tertentu. Setahu kami, awalnya ketika Bolsel dimekarkan, Pemkab Bolmong memasukan "Permohon" ke Depdagri, sekali lagi harus digaris bawahi itu hanya sekedar permohonan untuk menggeser batas yang ditetapkan oleh undang-undang pemekaran dan itu ada bukti. Bukan dikarenakan pemekaran Bolsel tak ada kajian geografis wilayah. Namun anehnya, masalah ini justru dibesar-besarkan,"pungkas politisi PDI-P ini. (ant)

Pemda Alokasikan 2,8 M untuk Pariwisata

Resly Paputungan

Tahun ini, infrastruktur pariwisata akan semakin ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel). Seperti diakui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Bolsel, Resli Paputungan SPd, kemarin. Menurutnya, pihaknya sudah menganggarkan untuk peningkatan dan penataan tempat wisata dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Anggaran yang telah ditata sebesar Rp2,8 miliar, terfokus pada tempat wisata. “Iya memang sejak tahun lalu, kita sudah melakukan perencanaan. Nah, untuk menarik perhatian pengunjung, tempat wisata di Bolsel harus lebih ditata kembali,” aku Resli.

Dia juga menyatakan, lokasi-lokasi wisata yang akan ditata tahun ini ada beberapa tempat, diantaranya air terjun Botuliodu, Pantai Dami dan Pantai Biniha Timur. Namun, jika anggaran tak memadai, maka akan dilakukan secara bertahap. “Kan penataan tempat wisata juga disesuaikan dengan anggaran. Yang jelas target kita, peningkatan penataan tempat wisata harus benar-benar sesuai selera pengunjung,” kuncinya. (ant)

Tahun ini, Satu Warga Bolsel Positif HIV

dr Normawaty Patuti 

DINAS Kesehatan (Dinkes), kembali berhasil mendeteksi virus mematikan yang dialami masyarakat di Kabupaten Bolsel. Menurut Kepala Dinkes, dr Hj Normawaty Patuti MPH, saat ini ada salah satu masyarakat Bolsel yang sedang menderita penyakit HIV AIDS. “Sudah bermacam-macam obat-obatan yang diberikan, tetapi tidak juga sembuh. Alhasil, setelah melalui pemeriksaan, ternyata korban telah mendapat penyakit mematikan itu,” aku Normawaty, kemarin.

Dia menyatakan, penyakit HIV AIDS ini merupakan kumpulan semua penyakit. Sehingga, jika baru terindikasi sekarang, maka kemungkinan masa inkubasinya sudah sejak beberapa tahun lalu. Dijelaskannya, korban yang masih dirahasiakan identitasnya tersebut, mendapatkan penyakitnya itu dari luar daerah. “Penyakit ini memang sulit terdeteksi, karena indikasi penyakit lain yang akan turun terlebih dahulu. Tetapi, gejalanya yang paling menonjol biasanya panas demam disertai dengan berat badan yang turun drastis,” jelasnya.

Penyakit ini lanjut Normawaty, terjangkit kepada seseorang, ketika yang bersangkutan sering berhubungan badan dengan gonta-ganti pasangan. “Yah.. kalau tidak ingin mendapat penyakit seperti ini, lebih baik berhubungan dengan pasangan sendiri. Jangan menggonta-ganti pasangan. Karena penyakit ini belum ada obatnya,” ketus Patuti, sembari menambahkan, jika 2015 lalu, masyarakat Bolsel tak satupun yang terindikasi HIV AIDS. “Tahun lalu tidak ada. Kecuali 2014 silam, ada satu kasus juga dan tahun 2016 ini ada juga satu kasus baru HIV AIDS,” kuncinya. (ant)

Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu, sosok yang memegang teguhbudaya tolong menolong

Aktifitas nelayan Bolse

Ketua DPRD Marsel Aliu serahkan bantuan kepada pelajar

Negeri Beribu Kasih